Lebak Banten, PCLTNNU Online
Menteri Komunikasi dan Informasi M Nuh dalam kunjungannya ke pesantren Daar El Azhar, Kamis (3/4) meminta agar kalangan pesantren perluas akses informasi, khususnya dengan perkembangan internet yang memungkinkan santri memperoleh pengetahuan secara luas untuk pengembangan pribadi dan sosial.
“Seperti di Ponpes Daar El Azhar yang sekarang memiliki website, itu sangat penting untuk sebuah informasi kepada masyarakat luas. Bahkan dengan jaringan internet yang dimiliki ponpes ini, maka informasi tentang pengetahuan umum lain dapat diketahui pula oleh warga ponpes,” katanya.
Kehadiran Menkominfo adalah dalam rangka sosialisasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada kesempatan tersebut, juga diresmikan salah satu gedung fasilitas pesantren.
Usai mensosialisasikan undang-undang yang dimaksud, Muhammad Nuh memberikan apresiasi terhadap seluruh pengelola ponpes di Lebak, yang dinilainya telah membantu program peningkatan pendidikan dan program peningkatan keimanan terhadap anak usia sekolah.
“Harus kita akui bahwa keberadaan ponpes sangat dibutuhkan di negeri tercinta ini. Keberadaannya tidak hanya mendidik santri atau masyarakat di bidang keagamaannya, tetapi juga di bidang pendidikan umum,” terangnya.
Dikatakannya, Sejak awal pertumbuhannya pondok pesantren memiliki fungsi, pertama menyiapkan santri mendalami dan menguasai ilmu agama Islam atau lebih dikenal dengan tafaqquh fiddin yang diharapkan dapat mencetak kader-kader ulama dan turut mencerdaskan masyarakat Indonesia, kedua dakwah menyebarkan agama Islam, dan ketiga sebagai benteng pertahanan umat dalam bidang akidah dan akhlak. (zen)
04 April 2009
PBNU Miris Pejabat Negara Kampanye
Jakarta, LTNNU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merasa miris melihat pejabat negara berkampanye untuk golongan tertentu, meski diperbolehkan undang-undang, mengingat posisinya harus mengayomi semua golongan.
Untuk itu, kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi di Jakarta Sabtu, ke depan perlu dibuat aturan yang mengatur dan memilah secara tegas antara kegiatan negarawan dan politisi.
"Saya berharap DPR RI hasil Pemilu 2009 segera membuat aturan perundangan yang mengatur dan memilah antara kegiatan atau gerakan politisi dan negarawan," katanya.
Memang, kata Hasyim, aturan itu mungkin menimbulkan kerugian bagi partai, namun demi kepentingan yang lebih besar tidak ada salahnya dilakukan.
Sekarang ini, lanjutnya, masih kacau antara presiden, wakil presiden, menteri, dan pejabat daerah dalam penampilannya berkampanye politik.
"Apakah sebagai politisi golongan atau negarawan, karena negarawan adalah milik semua rakyat sementara politisi berfaset golongan," katanya.
Menurut Hasyim, selain tidak baik bagi pendidikan politik bagi rakyat, pejabat negara yang melakukan aktivitas kepartaian juga bisa mengganggu integrasi birokrasi, bahkan posisi jejaring birokrasi bisa tercabik-cabik karena kepentingan politik.
Dikatakannya, seorang presiden datang ke daerah bisa tidak ditemui oleh kepala daerah karena partainya berbeda atau berseteru.
"Dan yang lebih berbahaya lagi adalah penggunaan kekuasaan negara untuk kepentingan orang serta golongan politik," katanya.
Dalam suasana kampanye seperti ini, kata Hasyim, Indonesia seakan-akan menjadi negara tanpa pemerintahan karena seluruh negarawan atau pejabat negara memperjuangkan golongan sehingga sentuhan terhadap rakyah secara utuh juga hanya "seolah-olah".
"Karena para pemimpin berbuat `seolah-olah` maka rakyat menjadi hilang ketulusan partisipasinya," katanya.
Seharusnya, lanjut Hasyim, loyalitas kepada golongan berhenti ketika loyalitas kepada negara dimulai. Sementara yang terjadi di Indonesia loyalitas terhadap negara "sementara" berhenti ketika loyalitas kepada golongan dimulai.
Semestinya, kata Hasyim, seorang yang sedang menjadi pejabat negara tidak boleh lagi bertindak untuk kepentingan golongan tertentu. Kampanye biar dilakukan oleh partai. "Kampanye biar dilakukan pejabat partai yang tidak menjadi pejabat negara," katanya.(mad)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merasa miris melihat pejabat negara berkampanye untuk golongan tertentu, meski diperbolehkan undang-undang, mengingat posisinya harus mengayomi semua golongan.
Untuk itu, kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi di Jakarta Sabtu, ke depan perlu dibuat aturan yang mengatur dan memilah secara tegas antara kegiatan negarawan dan politisi.
"Saya berharap DPR RI hasil Pemilu 2009 segera membuat aturan perundangan yang mengatur dan memilah antara kegiatan atau gerakan politisi dan negarawan," katanya.
Memang, kata Hasyim, aturan itu mungkin menimbulkan kerugian bagi partai, namun demi kepentingan yang lebih besar tidak ada salahnya dilakukan.
Sekarang ini, lanjutnya, masih kacau antara presiden, wakil presiden, menteri, dan pejabat daerah dalam penampilannya berkampanye politik.
"Apakah sebagai politisi golongan atau negarawan, karena negarawan adalah milik semua rakyat sementara politisi berfaset golongan," katanya.
Menurut Hasyim, selain tidak baik bagi pendidikan politik bagi rakyat, pejabat negara yang melakukan aktivitas kepartaian juga bisa mengganggu integrasi birokrasi, bahkan posisi jejaring birokrasi bisa tercabik-cabik karena kepentingan politik.
Dikatakannya, seorang presiden datang ke daerah bisa tidak ditemui oleh kepala daerah karena partainya berbeda atau berseteru.
"Dan yang lebih berbahaya lagi adalah penggunaan kekuasaan negara untuk kepentingan orang serta golongan politik," katanya.
Dalam suasana kampanye seperti ini, kata Hasyim, Indonesia seakan-akan menjadi negara tanpa pemerintahan karena seluruh negarawan atau pejabat negara memperjuangkan golongan sehingga sentuhan terhadap rakyah secara utuh juga hanya "seolah-olah".
"Karena para pemimpin berbuat `seolah-olah` maka rakyat menjadi hilang ketulusan partisipasinya," katanya.
Seharusnya, lanjut Hasyim, loyalitas kepada golongan berhenti ketika loyalitas kepada negara dimulai. Sementara yang terjadi di Indonesia loyalitas terhadap negara "sementara" berhenti ketika loyalitas kepada golongan dimulai.
Semestinya, kata Hasyim, seorang yang sedang menjadi pejabat negara tidak boleh lagi bertindak untuk kepentingan golongan tertentu. Kampanye biar dilakukan oleh partai. "Kampanye biar dilakukan pejabat partai yang tidak menjadi pejabat negara," katanya.(mad)
Masdar: Tak Perlu Dikotomi Kultural-Struktural NU
Ygyakarta, LTNNU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Masdar Farid Mas’udi meminta berbagai elemen warga NU (Nahdiyin) untuk tidak mengidentifikasi diri ke dalam kelompok kultural maupun struktural NU. Kelompok kultural sering diidentikkan dengan Nahdliyin yang mengamalkan tradisi-tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, sementara yang stuktural adalah Nahdliyin yang aktif dalam keorganisasian NU.
”Sudahlah, hentikan pembicaraan kultural struktural. Jangan sampai ada yang mengatakan ’Ah saya ini NU kultural saja’,” kata Masdar di depan para peserta Halaqah Nasional Alim Ulama NU bertema Etika Politik dan Visi Kebangsaan Khittah NU, di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Yogyakarta, Kamis (2/4).
Menurutnya, beberapa elemen Nahdyiyin yang mengaku sebagai warga kultural perlu meredefinisi diri. NU, katanya, adalah sebuah organisasi struktural yang didirikan oleh KH Hasyim Asy’ary.
”Kalau kultural saja seperti mengadakan maulid Nabi, tahlil, atau membaca doa qunut tanpa NU pun sudah ada. Struktur tanpa tahlil ya tidak akan kokoh. Sementara tahlil tanpa struktur ya ia cuma kebetulan saja, given, tanpa harus ada NU,” tambahnya.
Dikatakannya kultural mengacu pada kaidah al-muhafadzah alal qadimis shalih atau memelihara tradisi lama yang baik, dan sturktural atau pendirian organisasi NU adalah al-akhdzu bil jadidil ashlah atau mengambil hal baru yang lebih baik. Kedua hal ini saling terkait dalam kontek Nahdliyin.
Lebih dari pendekatan dikotomis kultural-struktural, menurut Masdar, Nahdliyin harus memperkuat keorganisasian NU, dan masjid menjadi prasyarat untuk melakukan itu.
”Masjid harus menjadi basis NU di masa depan. Tiap masjid dibentuk kepengurusan. Nanti para pemudanya bergabung dengan Ansor, pelajarnya dengan IPNU atau IPPNU, dan seterusnya,” katanya.
Dengan begitu Nahdliyyin juga akan dekat dengan para pengurus NU. Nahdyin bisa bertemu dengan Rais Syuriahnya kapan saja asal ia pergi ke masjid, dan menyampaikan pertanyaan atau usulan apa saja.
”Jadi dengan begitu NU ini sumbernya adalah umat dan basisnya di tempat yang paling di berkahi yakni masjid-masjid. Maka mulai sekarang kita perlu memasang gambar NU tidak hanya di rumah-rumah, tetapi di masjid-masjid,” katanya. (nam)
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Masdar Farid Mas’udi meminta berbagai elemen warga NU (Nahdiyin) untuk tidak mengidentifikasi diri ke dalam kelompok kultural maupun struktural NU. Kelompok kultural sering diidentikkan dengan Nahdliyin yang mengamalkan tradisi-tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, sementara yang stuktural adalah Nahdliyin yang aktif dalam keorganisasian NU.
”Sudahlah, hentikan pembicaraan kultural struktural. Jangan sampai ada yang mengatakan ’Ah saya ini NU kultural saja’,” kata Masdar di depan para peserta Halaqah Nasional Alim Ulama NU bertema Etika Politik dan Visi Kebangsaan Khittah NU, di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Yogyakarta, Kamis (2/4).
Menurutnya, beberapa elemen Nahdyiyin yang mengaku sebagai warga kultural perlu meredefinisi diri. NU, katanya, adalah sebuah organisasi struktural yang didirikan oleh KH Hasyim Asy’ary.
”Kalau kultural saja seperti mengadakan maulid Nabi, tahlil, atau membaca doa qunut tanpa NU pun sudah ada. Struktur tanpa tahlil ya tidak akan kokoh. Sementara tahlil tanpa struktur ya ia cuma kebetulan saja, given, tanpa harus ada NU,” tambahnya.
Dikatakannya kultural mengacu pada kaidah al-muhafadzah alal qadimis shalih atau memelihara tradisi lama yang baik, dan sturktural atau pendirian organisasi NU adalah al-akhdzu bil jadidil ashlah atau mengambil hal baru yang lebih baik. Kedua hal ini saling terkait dalam kontek Nahdliyin.
Lebih dari pendekatan dikotomis kultural-struktural, menurut Masdar, Nahdliyin harus memperkuat keorganisasian NU, dan masjid menjadi prasyarat untuk melakukan itu.
”Masjid harus menjadi basis NU di masa depan. Tiap masjid dibentuk kepengurusan. Nanti para pemudanya bergabung dengan Ansor, pelajarnya dengan IPNU atau IPPNU, dan seterusnya,” katanya.
Dengan begitu Nahdliyyin juga akan dekat dengan para pengurus NU. Nahdyin bisa bertemu dengan Rais Syuriahnya kapan saja asal ia pergi ke masjid, dan menyampaikan pertanyaan atau usulan apa saja.
”Jadi dengan begitu NU ini sumbernya adalah umat dan basisnya di tempat yang paling di berkahi yakni masjid-masjid. Maka mulai sekarang kita perlu memasang gambar NU tidak hanya di rumah-rumah, tetapi di masjid-masjid,” katanya. (nam)
03 April 2009
NU Lahir karena Merespon Dua Penjajahan Besar
Yogyakarta, LTN-reog Online
Nahdlatul Ulama (NU) lahir karena merespon dua bentuk penjajahan besar, yakni penjajahan dalam keberagamaaan oleh kelompok Wahabi dan penjajahan politik dan ekonomi oleh Belanda.
Hal tersebut disampaikan Pemangku Jabatan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Prof KH Mohammad Maksum saat memberikan sambutan dalam acara Halaqah Nasional Alim Ulama NU bertema ”Etika Politik dan Visi Kebangsaan Khittah NU” di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Yogyakarta, hari ini, Kamis (2/4).
”Penjajahan keberagamaan dilakukan oleh kelompok Islam global Wahabi yang mengkampanyekan ajaran tajdid, selalu menganggap bid’ah dan mengkafirkan kelompok Ahlussunnah wal Jama’ah di Indonesia. Penjajahan lainnya dilakukan oleh Belanda dan berdirinya NU menjadi bagian dari gerakan kebangkitan nasional,” katanya.
Ditambahkannya, NU terus memainkan peranan yang cantik seusai dideklarasikan pada 31 Januari 1926, pada masa kemerdekaan dan beberapa era pergantian kepemimpinan Indonesia.
Menurut professor bidang pertanian ini, pada era reformasi sekarang NU tidak hanya berhadapan dengan dua penjajahan. Penjajahan ketiga, katanya, dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri.
”Penjajahan ketiga adalah penjajahan domestik yang dilakukan oleh negara sendiri karena saat ini tidak mampu membangun filter dari dua penjajahan besar tadi,” katanya. (nam)
Nahdlatul Ulama (NU) lahir karena merespon dua bentuk penjajahan besar, yakni penjajahan dalam keberagamaaan oleh kelompok Wahabi dan penjajahan politik dan ekonomi oleh Belanda.
Hal tersebut disampaikan Pemangku Jabatan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Prof KH Mohammad Maksum saat memberikan sambutan dalam acara Halaqah Nasional Alim Ulama NU bertema ”Etika Politik dan Visi Kebangsaan Khittah NU” di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Yogyakarta, hari ini, Kamis (2/4).
”Penjajahan keberagamaan dilakukan oleh kelompok Islam global Wahabi yang mengkampanyekan ajaran tajdid, selalu menganggap bid’ah dan mengkafirkan kelompok Ahlussunnah wal Jama’ah di Indonesia. Penjajahan lainnya dilakukan oleh Belanda dan berdirinya NU menjadi bagian dari gerakan kebangkitan nasional,” katanya.
Ditambahkannya, NU terus memainkan peranan yang cantik seusai dideklarasikan pada 31 Januari 1926, pada masa kemerdekaan dan beberapa era pergantian kepemimpinan Indonesia.
Menurut professor bidang pertanian ini, pada era reformasi sekarang NU tidak hanya berhadapan dengan dua penjajahan. Penjajahan ketiga, katanya, dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri.
”Penjajahan ketiga adalah penjajahan domestik yang dilakukan oleh negara sendiri karena saat ini tidak mampu membangun filter dari dua penjajahan besar tadi,” katanya. (nam)
02 April 2009
Suara Nahdliyyin untuk PKB dan PKNU
Kediri, LTN-reog Online
Pada pemilu 9 April mendatang, suara warga Nahdlyiin diperkirakan akan mengalir kepada dua partai politik (parpol), yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).
Demikian dinyatakan Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Kediri, M. Wildan Mukholladun dalam acara Dialog Kandidat Berbasis Daerah Pemilihan, di Gedung PCNU Kediri, Rabu (1/4).
Selain itu dia juga menyerukan kepada kaum Nahdliyin untuk menyalurkan suara mereka saat pemilu mendatang, tentunya bagi yang sudah memiliki hak pilih.
Acara ini dihadiri oleh calon anggota legislatif (caleg) dari PKB yang diwakili oleh Halim Mustofa dan Partai Gerindra oleh Sony Sumartono.
Menurut Wildan, dua parpol tersebut dihadirkan karena memang para pendiri parpol tersebut terdapat tokoh-tokoh NU. Karenanya, pernyataan Wildan ini mengundang perhatian peserta yang hadir.
Lebih lanjut, Wildan menambahkan, beberapa kader PKB kubu Gus Dur mengalihkan suaranya ke Partai Gerindra adalah karena sama-sama ada kaum nahdliyin di dalamnya. (min)
Pada pemilu 9 April mendatang, suara warga Nahdlyiin diperkirakan akan mengalir kepada dua partai politik (parpol), yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).
Demikian dinyatakan Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Kediri, M. Wildan Mukholladun dalam acara Dialog Kandidat Berbasis Daerah Pemilihan, di Gedung PCNU Kediri, Rabu (1/4).
Selain itu dia juga menyerukan kepada kaum Nahdliyin untuk menyalurkan suara mereka saat pemilu mendatang, tentunya bagi yang sudah memiliki hak pilih.
Acara ini dihadiri oleh calon anggota legislatif (caleg) dari PKB yang diwakili oleh Halim Mustofa dan Partai Gerindra oleh Sony Sumartono.
Menurut Wildan, dua parpol tersebut dihadirkan karena memang para pendiri parpol tersebut terdapat tokoh-tokoh NU. Karenanya, pernyataan Wildan ini mengundang perhatian peserta yang hadir.
Lebih lanjut, Wildan menambahkan, beberapa kader PKB kubu Gus Dur mengalihkan suaranya ke Partai Gerindra adalah karena sama-sama ada kaum nahdliyin di dalamnya. (min)
Aplikasi Hisab Disarankan Gunakan Program Exce
Malang, PCLTN-reog Online
Forum Kajian Falak (FKF) Jawa Timur menyarankan penghitungan rumus-rumus hisab dengan menggunakan program excel. Dengan excel para penggiat hisab bisa memasukkan rumus rumus hisab yang panjang hampir tanpa batas, tergantung besarnya memori yang terpasang di komputer.
FKF sendiri telah mengadakan Pelatihan Aplikasi Hisab Falak Pesantren dan Perguruan Tinggi Se-Jawa Timur dengan menggunakan program Excel di Auditorium Ma'had Sunan Ampel Al-Aly, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Mailk Ibrohim, Malang, pada 29 Robiul Awal - 2 Robiul Akhir 1430H / 27-29 Maret 2009 M.
”Pelatihan bertujuan untuk memperkenalkan formula-formula excel dalam aplikasi hisab,” kata Abdul Moeid Litbang FKF Jatim yang ikut memprakarsai pelatihan ini.
”Selama ini kita bisa menggunakan kalkulator FX-4500 PA, FX-350 HB, Karce KC-131, maupun kalkulator scientific lainnya. Akan tetapi akan lebih akurat jika kita menggunakan excel, karena nilai-nilai di belakang koma yang lebih banyak daripada kita menggunakan kalkulator,” tambahnya.
Dengan excel pula para penggiat hisab bisa menampilkan hasil perhitungan dengan menggunakan grafik, sehingga bentuk hilal bisa ditampilkan sesuai dengan persentasi fraction illuminationnya.
Pada pelatihan aplikasi hisab falak di UIN Malang beberapa ahli hisab program komputer dihadirkan antara lain RM Khotib Asmuni yang juga Ketua FKF Jawa Timur, Imam Suprayogo, Abdus Salam Nawawi, M. Murtadlo, RM Khotib Asmuni, Hendro Styanto, M. Izzuddin, Khoirul Aziz, Nur Aini Rahmawati, M. Sholeh dan Abdul Moeid. (nam)
Forum Kajian Falak (FKF) Jawa Timur menyarankan penghitungan rumus-rumus hisab dengan menggunakan program excel. Dengan excel para penggiat hisab bisa memasukkan rumus rumus hisab yang panjang hampir tanpa batas, tergantung besarnya memori yang terpasang di komputer.
FKF sendiri telah mengadakan Pelatihan Aplikasi Hisab Falak Pesantren dan Perguruan Tinggi Se-Jawa Timur dengan menggunakan program Excel di Auditorium Ma'had Sunan Ampel Al-Aly, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Mailk Ibrohim, Malang, pada 29 Robiul Awal - 2 Robiul Akhir 1430H / 27-29 Maret 2009 M.
”Pelatihan bertujuan untuk memperkenalkan formula-formula excel dalam aplikasi hisab,” kata Abdul Moeid Litbang FKF Jatim yang ikut memprakarsai pelatihan ini.
”Selama ini kita bisa menggunakan kalkulator FX-4500 PA, FX-350 HB, Karce KC-131, maupun kalkulator scientific lainnya. Akan tetapi akan lebih akurat jika kita menggunakan excel, karena nilai-nilai di belakang koma yang lebih banyak daripada kita menggunakan kalkulator,” tambahnya.
Dengan excel pula para penggiat hisab bisa menampilkan hasil perhitungan dengan menggunakan grafik, sehingga bentuk hilal bisa ditampilkan sesuai dengan persentasi fraction illuminationnya.
Pada pelatihan aplikasi hisab falak di UIN Malang beberapa ahli hisab program komputer dihadirkan antara lain RM Khotib Asmuni yang juga Ketua FKF Jawa Timur, Imam Suprayogo, Abdus Salam Nawawi, M. Murtadlo, RM Khotib Asmuni, Hendro Styanto, M. Izzuddin, Khoirul Aziz, Nur Aini Rahmawati, M. Sholeh dan Abdul Moeid. (nam)
Tim PKNU temukan 73.000 lebih NIK Ganda di Dapil VI Jateng
Magelang, PCLTN-REOG Online
Tim PKNU Dapil VI yang meliputi Kabupaten dan Kota Magelang, Wonosobo, Temanggung dan Purworejo mendapati sekitar lebih dari 73.000 Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ganda. Khusus untuk Kabupaten Magelang ditemukan sekitar 43.000 NIK Ganda
Penemuan ini terungkap setelah Tim melakukan crosscheck terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU. Kasus yang ditemukan diantaranya satu NIK digunakan oleh lebih dari satu nama pemilih berbeda, satu NIK digunakan oleh lebih dari orang dengan nama yang sama dengan TPS berbeda dan satu NIK digunakan oleh lebih dari satu orang dengan nama sama pada TPS yang sama.
Hal ini sangat bertentangan dengan dengan UU Kependudukan dan Peraturan Pemerintah yang menyatakan tidak adanya NIK diperbolehkan adanya NIK Ganda sekaligus hal ini menyebabkan kerawanan terjadi kecurangan dan penggelembungan perolehan suara dalam Pemilu 2009 mendatang.
Berangkat dari temuan tersebut, Tim PKNU Kabupaten Magelang menindaklanjuti dengan melalakukan klarifikasi ke Kantor KPU Kab. Magelang pada 30 Maret 2009.
“Nawaitu kita adalah membantu KPU serta menjaga kejujuran dalam rangka mensukseskan Pemilu 2009 bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah,” kata Sonny Wicaksono selaku ketua Tim di kediaman Mbah Dur (KH Abdurrahman Chudlori) di Ponpes API Tegalrejo sesaat sebelum berangkat ke Kantor KPU di Kota Mungkid.
Sementara menurut KPU Kab. Magelang Majidun, keberadaan NIK Ganda tersebut sebagai ekses dari belum terselesaikannya pekerjaan Instansi terkait dalam melakukan pendataan penduduk. Masih menurut Majidun, KPU tidak memiliki wewenang untuk memberikan, merubah ataupun menambah NIK bagi setiap pemilih tetap.
“Kami menerima data tersebut dan telah kami laksanakan prosedur sesuai petunjuk. Jika NIK ganda tersebut kemudian kita permasalahkan, maka ribuan penduduk yang (sampai saat ini) belum memiliki NIK akan terhapus hak suaranya,” katanya.
“Kami telah melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap permasalahn ini dengan memerintahkan kepada PPS melakukan penelitian di daerah masing-masing. Selain itu undangan hanya akan diberikan kepada satu orang meski terdapat dua nama tercantum di DPT sepanjang dua nama tersebut ternyata hanya dimiliki satu orang saja” demikian klarifikasi KPU Kabupaten Magelang.
Melihat kenyataan itu, satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk menghindari kecurangan dan penggelembungan suara dalam PEMILU 2009 mendatang adalah dengan menyiapkan saksi secara sungguh-sungguh dan mengawal hasil perolehan suara hingga sampai di KPU. (mad)
Tim PKNU Dapil VI yang meliputi Kabupaten dan Kota Magelang, Wonosobo, Temanggung dan Purworejo mendapati sekitar lebih dari 73.000 Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ganda. Khusus untuk Kabupaten Magelang ditemukan sekitar 43.000 NIK Ganda
Penemuan ini terungkap setelah Tim melakukan crosscheck terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU. Kasus yang ditemukan diantaranya satu NIK digunakan oleh lebih dari satu nama pemilih berbeda, satu NIK digunakan oleh lebih dari orang dengan nama yang sama dengan TPS berbeda dan satu NIK digunakan oleh lebih dari satu orang dengan nama sama pada TPS yang sama.
Hal ini sangat bertentangan dengan dengan UU Kependudukan dan Peraturan Pemerintah yang menyatakan tidak adanya NIK diperbolehkan adanya NIK Ganda sekaligus hal ini menyebabkan kerawanan terjadi kecurangan dan penggelembungan perolehan suara dalam Pemilu 2009 mendatang.
Berangkat dari temuan tersebut, Tim PKNU Kabupaten Magelang menindaklanjuti dengan melalakukan klarifikasi ke Kantor KPU Kab. Magelang pada 30 Maret 2009.
“Nawaitu kita adalah membantu KPU serta menjaga kejujuran dalam rangka mensukseskan Pemilu 2009 bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah,” kata Sonny Wicaksono selaku ketua Tim di kediaman Mbah Dur (KH Abdurrahman Chudlori) di Ponpes API Tegalrejo sesaat sebelum berangkat ke Kantor KPU di Kota Mungkid.
Sementara menurut KPU Kab. Magelang Majidun, keberadaan NIK Ganda tersebut sebagai ekses dari belum terselesaikannya pekerjaan Instansi terkait dalam melakukan pendataan penduduk. Masih menurut Majidun, KPU tidak memiliki wewenang untuk memberikan, merubah ataupun menambah NIK bagi setiap pemilih tetap.
“Kami menerima data tersebut dan telah kami laksanakan prosedur sesuai petunjuk. Jika NIK ganda tersebut kemudian kita permasalahkan, maka ribuan penduduk yang (sampai saat ini) belum memiliki NIK akan terhapus hak suaranya,” katanya.
“Kami telah melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap permasalahn ini dengan memerintahkan kepada PPS melakukan penelitian di daerah masing-masing. Selain itu undangan hanya akan diberikan kepada satu orang meski terdapat dua nama tercantum di DPT sepanjang dua nama tersebut ternyata hanya dimiliki satu orang saja” demikian klarifikasi KPU Kabupaten Magelang.
Melihat kenyataan itu, satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk menghindari kecurangan dan penggelembungan suara dalam PEMILU 2009 mendatang adalah dengan menyiapkan saksi secara sungguh-sungguh dan mengawal hasil perolehan suara hingga sampai di KPU. (mad)
Langganan:
Postingan (Atom)
